TUGAS POKOK DAN FUNGSI

                      TUPOKSI PEMERINTAH KECAMATAN AIR HANGAT
Sesuai dengan Perbup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kelurahan, dimana disebutkan bahwa dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka organisasi kecamatan ditata sesuai dengan keputusan tersebut.
Adapun Organisasi Kecamatan Air Hangat terdiri dari :Camat

  1. Sekretaris Kecamatan
  2. Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
  3. Kasubbag TU
  4. Seksi Pemerintahan
  5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
  7. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
  8. Kelompok Jabatan Fungsional

 
Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :
 
A. CAMAT
TUGAS
 
Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
 
FUNGSI
 

  1. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintah dari Kepala Daerah.
  2. Pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan .
  3. Pelayanan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
  4.  

KEWENANGAN
 

  1. Pembinaan idiologi Negara dan kesatuan bangsa.
  2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan.
  3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya.
  4. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama
  5. Pengkoordinasian kegiatan UPTD/instansi pemerintahdi wilayah kerjanya.
  6. Fasilitasi penyelengaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD)
  7. Melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa.
  8. Fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa.
  9. Fasilitasi penataan desa/kelurahan
  10. Fasilitasi penyusunan peraturan desa
  11. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepandudukan.
  12. Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya di wilayah kerjanya.
  13. Penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
  14. Pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu
  15. Pertimbangan pengangkatan kepala kelurahan
  16. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan.
  17. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
  18. Pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah kerjanya
  19. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan
  20. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian
  21. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan dapat menggangu serta membahayakan lingkungan hidup.
  22. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
  23. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar
  24. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat.
  25. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan.
  26. Penyelenggaraan Keluarga Berencana
  27. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat narkotika, psikotropika,zat adiktif dan bahan berbahaya.
  28. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar
  29. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala SDN dan MIN
  30. Pembinaan dan pengembangan ketatakerjaan dan perburuhan
  31. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  32. Fasilitasi kegiatan organisasi social/kemasyarakatan dan LSM
  33. Pembinaan lembaga adapt dan suku terasing
  34. Pencegahan dan penaggulangan bencana alam dan pengungsi
  35. Penanggulangan masalah social
  36. Pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah aset pemerintah daerah di wiliyah kerjanya
  37. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  38. Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan
  39. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.

 
B. SEKRETARIS KECAMATAN
                                                               TUGAS
 
Pengelolaan ketatausahaan, penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi, urusan umum, perlengkapan dan kepegawaian serta keuangan kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.
Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan  Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci,  Sekretaris kecamatan membawahi 2 (dua )  Sub Bagian yaiyu:
1.  Sub Bagian Tata Usaha
2.  Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
 
C. SEKSI PEMERINTAHAN
 
TUGAS
 
Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
 
D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN                                  
                                                             
                                                                    TUGAS
 
Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban
E. SEKSI EKOBANG
TUGAS
Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.

  1. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di bidang ekonomi dan pembangunan yang dilimpahkan kewenangannya oleh kepala daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

 

F. SEKSI KSPM

TUGAS
 
Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan,       evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
 
            Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepada Camat.
            Demikian susunan organisasi Kecamatan Air Hangat, struktur organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 11 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kerinci.
 
<SYL>